Motor Warga Hilang Saat Urus KK-KTP di Disdukcapil Banyuasin, 2 CCTV Diduga Mati dan 1 Terhalang Spanduk

Motor Warga Hilang Saat Urus KK-KTP di Disdukcapil Banyuasin, 2 CCTV Diduga Mati dan 1 Terhalang Spanduk

BR-V || BANYUASIN, 15 JANUARI 2026 – Kunjungan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banyuasin untuk mengurus Kartu Keluarga (KK), KTP, dan akta kependudukan berujung kehilangan kendaraan. Sepeda motor milik warga Desa Taja Mulia, Kecamatan Betung, Eko, hilang saat diparkir di halaman kantor sekitar pukul 15.00 WIB pada Rabu kemarin.

 

Motor yang hilang adalah Honda Revo keluaran 2024 dengan nomor polisi BG 4537JBL, terdaftar atas nama Sriyani. Kendaraan bekas tersebut baru digunakan sekitar satu bulan dan tercatat berada di wilayah Taja Mulia, Kecamatan Betung.

 

Upaya penelusuran awal menghadapi hambatan karena dua unit CCTV yang mengawasi area parkiran diduga tidak berfungsi. Satu CCTV lainnya yang masih aktif tidak bisa menangkap gambar jelas karena sorotannya terhalang spanduk di sekitar kantor. Tanpa rekaman pengawas, pelaku sulit dilacak dan kasus menjadi lebih berat untuk diungkap.

 

Kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Tercatat sudah tiga kali kasus pencurian kendaraan bermotor di lokasi yang sama, namun pengamanan parkir dinilai belum mendapatkan perbaikan serius. Hal ini memicu kemarahan publik yang menganggap kantor pelayanan publik harus menjamin keamanan masyarakat yang datang berurusan.

 

“Ini kantor pelayanan publik, masyarakat datang membawa keluarga, tapi keamanan parkir sangat memprihatinkan,” keluh salah satu warga.

 

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengevaluasi pihak Disdukcapil yang dinilai lalai menjaga keamanan lingkungan kantor. Sementara itu, Eko telah melaporkan kejadiannya ke Polres Banyuasin dan berharap kasus segera terungkap.

 

Ketika dikonfirmasi wartawan, PLT Kepala Disdukcapil Banyuasin H. Sultan Alrasyid, S.IP., M.SI hanya menyampaikan, “Nanti saja. No comment.”

 

Kasus ini mengangkat pertanyaan tentang komitmen keamanan di lingkungan kantor pemerintah. Masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan justru mengalami kerugian, dan kelalaian terkait keamanan tampaknya terus dibiarkan.