BR-V || Banyuasin — Pernyataan PT Sumber Diri Sembilan (PT SDS) mengenai adanya ketidaksesuaian dalam aspek administrasi dokumen perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi perhatian masyarakat Desa Rejodadi dan wilayah sekitarnya. Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum menyampaikan keterangan resmi terkait langkah lanjutan atas izin yang telah diterbitkan.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan di salah satu media daring, pihak PT SDS menjelaskan bahwa ketidaksesuaian tersebut terjadi pada tingkat pelaksana lapangan. Perusahaan menegaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan manajemen dan merupakan tindakan oknum di lapangan.
“Kami menghormati masukan dan laporan dari masyarakat. Berdasarkan penelusuran internal yang telah dilakukan, ditemukan adanya kelalaian prosedural pada tingkat pelaksana lapangan. Hal tersebut bukan merupakan kebijakan perusahaan dan telah kami klarifikasi secara langsung kepada warga terkait,” demikian pernyataan pihak PT SDS.
Seiring dengan pernyataan tersebut, sebagian masyarakat Desa Rejodadi berharap adanya penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait posisi dan tahapan yang akan ditempuh selanjutnya. Harapan tersebut disampaikan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai proses perizinan yang berlaku.
Sementara itu, sumber dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan bahwa pada prinsipnya proses perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Informasi yang berkembang akan dicermati sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
“Pemerintah daerah menjalankan kewenangan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap informasi akan dipelajari berdasarkan mekanisme dan aturan yang ada,” ujar sumber tersebut.
Masyarakat juga berharap adanya keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga pemahaman bersama.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi mengenai evaluasi atau peninjauan ulang atas izin PKS PT SDS. Media ini membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait dan akan menyampaikan informasi lanjutan sesuai keterangan resmi yang diterima. (Tim KEY)
