Polri,Sidoarjo||BRV.COM – SAMSAT Sidoarjo Kota terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, humanis, dan transparan kepada masyarakat. Dalam proses pengurusan administrasi kendaraan bermotor, petugas tampak aktif memberikan pendampingan serta penjelasan secara detail agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan.
Kasubnit Samsat Sidoarjo Kota Iptu Ayudina, menegaskan bahwa pelayanan dengan pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam melayani masyarakat.
“Pelayanan di Samsat harus mengedepankan sikap ramah, sopan, dan membantu.
Kami ingin masyarakat merasa dilayani, bukan dipersulit. Setiap petugas kami dorong untuk hadir sebagai solusi ketika warga mengalami kendala dalam pengurusan administrasi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan petugas Satlantas yang bertugas di Samsat Sidoarjo Kota. Menurutnya, pelayanan yang komunikatif dan terbuka merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
“Kami memastikan seluruh prosedur dan biaya disampaikan secara jelas.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar agar proses berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan,” tuturnya.
Pelayanan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Ahmad (45), warga Sidoarjo yang mengurus perpanjangan STNK, mengaku terbantu dengan pendampingan petugas.
“Awalnya saya bingung soal alurnya, tapi petugas langsung mengarahkan dari awal sampai selesai. Dilayani dengan sopan dan tidak berbelit,” katanya.
Hal serupa disampaikan Wati (32), warga yang mengurus balik nama kendaraan.
“Petugasnya sabar menjelaskan persyaratan dan membantu saat berkas saya kurang lengkap. Saya jadi merasa nyaman,” ungkapnya.
Selain mengedepankan sikap ramah, Samsat Sidoarjo Kota juga menerapkan sistem antrean yang tertib serta keterbukaan informasi terkait prosedur dan biaya resmi. Langkah ini dinilai efektif mencegah praktik percaloan serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan pelayanan yang humanis, komunikatif, dan transparan, Samsat Sidoarjo Kota menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik.
