Beritarepublikviral.com || Palembang, Menjelang penutupan tahun 2025, isu penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) kembali menjadi perhatian publik. Berbagai laporan masyarakat yang telah disampaikan ke lembaga penegakan hukum tingkat pusat turut menjadi sorotan, termasuk laporan dari para pemantau kebijakan publik. Senin (22/12/2025).
Tiga pemantau kebijakan publik, yakni Adi Merdeka, Saryanto Sumaja, dan Iwan WRC, diketahui baru saja kembali dari Jakarta usai menyampaikan laporan resmi di Kejaksaan Agung RI dan melakukan koordinasi lanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan publik untuk memastikan setiap laporan masyarakat diterima dan diproses sesuai ketentuan.
Sepanjang tahun 2025, berbagai tahapan penanganan laporan masyarakat telah berjalan, mulai dari pemanggilan sejumlah pihak, pengumpulan dokumen, hingga klarifikasi lanjutan. Namun, para pemantau kebijakan publik menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas penanganan khususnya pada laporan-laporan strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik di Banyuasin.
“Kami melihat APH telah melakukan sejumlah langkah, namun tetap diperlukan penguatan agar proses penanganan laporan berjalan lebih transparan dan berkesinambungan,” ujar Adi Merdeka.
Sementara itu, Saryanto Sumaja menegaskan bahwa tujuan keberangkatan mereka ke Jakarta semata-mata untuk memastikan laporan masyarakat telah diterima dan diproses oleh lembaga berwenang. Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan lembaga pusat kini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi juga secara daring untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik.
Dalam kesempatan terpisah, koordinasi di KPK dilakukan guna menyampaikan informasi tambahan pada laporan yang dinilai memiliki kompleksitas lebih tinggi dan berada dalam kewenangan lembaga antikorupsi tersebut.
Memasuki tahun 2026, para pemantau kebijakan publik berharap APH dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan percepatan penanganan laporan. Menurut mereka, tahun mendatang harus menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas penegakan hukum di Sumatera Selatan, khususnya Banyuasin.
“Kami akan terus mengawal dan memberikan informasi tambahan bila diperlukan. Tujuan kami mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Iwan WRC.
Para pemantau kebijakan publik juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pengawasan, terutama terkait penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan pemerintah, agar transparansi publik semakin kuat.
