Beritarepublikviral.com, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (6/10/2025), di ruang sidang utama DPRD setempat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam paparannya, Bupati Fauzi menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2026, dengan fokus utama pada efektivitas belanja publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap di laporan keuangan,” ujar Bupati Fauzi.
Ia menjelaskan, tema pembangunan tahun 2026 mengusung semangat “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp334,3 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp1,68 triliun.
Sementara total belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,21 triliun, sehingga terdapat defisit Rp184,2 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.
Bupati Fauzi optimistis, meski tantangan ekonomi global masih terasa, perekonomian Sumenep tetap tangguh, dengan pertumbuhan PDRB daerah mencapai 6,46 persen pada kuartal pertama 2025.
“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis APBD 2026 bisa disahkan tepat waktu dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi menegaskan pihaknya akan menelaah secara mendalam setiap pos anggaran agar selaras dengan kebutuhan publik.
“DPRD akan membahas RAPBD ini secara transparan dan komprehensif. Kami juga akan membentuk Pansus dan Banggar untuk memastikan anggaran berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD 2026 diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.
