Beritarepublikviral.com //PADANG, — Di jantung Kota Padang, Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 17, berdiri kokoh gedung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau — tempat di mana suara leluhur masih bergema jelas dan nilai luhur masih menjaga napas kehidupan.Kamis,18 Juni 2026, berlangsunglah Sidang Pleno para pemimpin adat dari seluruh penjuru Sumatera Barat: sebuah pertemuan bersejarah yang menjadi bukti bahwa “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” bukan sekadar ungkapan indah yang terukir diam di kayu, melainkan jiwa yang terus bergerak, bangkit, dan melangkah maju demi menyelamatkan tanah kelahirannya.
Dalam pertemuan agung itu, terungkap kabar gembira sekaligus teguran tegas bagi siapa saja yang berniat mengganggu ketertiban: LKAAM se-Sumatera Barat kini sedang merampungkan langkah akhir penyusunan Peraturan Daerah yang dirancang khusus menjadi benteng kokoh guna membasmi tiga musuh utama yang diam-diam merayap dan menggerogoti sendi kehidupan masyarakat: perilaku penyimpangan LGBT, bahaya narkoba yang mematikan akal dan raga, serta jeratan praktik rentenir yang menindas dan mengeringkan keringat rakyat.
Pembahasan mendalam yang dilakukan ini tidak sekadar menyusun daftar larangan belaka, melainkan merajut kembali kekuatan hukum adat yang telah diwariskan berabad-abad lamanya. Titik berat rancangan ini mengarah pada usulan penerapan sanksi pidana adat yang menyeluruh dan terpadu — sebuah konsep yang disusun dengan teliti untuk menjerat segala bentuk penyimpangan moral yang belum tersentuh secara rinci oleh jalur hukum umum yang ada. Langkah berani dan proaktif ini pun tidak berjalan sendirian; rancangan tersebut kini sedang diteliti, dikaji, dan dievaluasi dengan saksama oleh Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat, guna memastikan kesesuaian, keadilan, dan kekuatan pelaksanaannya.
Di hadapan sidang itu, Ketua Umum LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar, mengumumkan seruan penting yang menggema ke segenap penjuru nagari: perlunya penetapan resmi dan pengumuman luas Perda ini sebagai tanda peringatan umum. Tujuannya adalah agar mata masyarakat senantiasa terjaga, langkah-langkah yang mengarah ke jalan keliru dapat dikawal dan dibatasi, serta ruang gerak bagi bibit-bibit kerusakan sosial semakin dipersempit. Gerakan ini lahir sebagai jawaban nyata atas kegelisahan yang lama bergemuruh di dada rakyat: rasa khawatir akan terjadinya semacam “keadaan darurat perilaku menyimpang” yang makin hari makin berani menampakkan wajahnya dan mulai mengancam kemurnian generasi penerus.
Dengan nada tegas namun penuh rasa tanggung jawab, Fauzi Bahar menegaskan bahwa lahirnya aturan ini bukan tanpa alasan yang kuat. Di era di mana arus informasi digital melesat tanpa batas dan gelombang budaya asing sering kali datang membawa serta nilai-nilai yang tidak selaras dengan jiwa Ranah Minang, benteng pertahanan tradisional haruslah diperkuat kembali. Jika dibiarkan kosong, pengaruh asing itu akan dengan mudah menyusup masuk, meracuni pikiran muda, dan mengubah arah perjalanan budaya yang mulia. Oleh sebab itulah, peraturan berbasis akar budaya dan ajaran agama ini kini dipanggil kembali berperan aktif sebagai penunjuk jalan dan pagar pelindung.
Di dalam draf yang telah disusun dengan hati-hati itu, tercantumlah sejumlah langkah dan sanksi adat yang tegas namun tetap berakar pada kebiasaan lama. Khusus bagi pelaku yang terjerat dalam penyimpangan perilaku LGBT, misalnya, diusulkan penerapan tindakan yang keras dan bermakna mendalam: mulai dari teguran keras, hingga sanksi berat berupa pengusiran atau pemecatan dari lingkungan Nagari — sebuah keputusan yang dalam pandangan adat berarti hilangnya hak tempat bernaung dan perlindungan komunitas, akibat melanggar batas tegas yang ditetapkan agama dan leluhur. Lebih dari itu, sebagai bentuk efek jera yang menyentuh kesadaran kolektif, direncanakan pula pengumuman identitas dan kesalahan pelaku melalui mimbar serta pengeras suara masjid-masjid di sekitar lingkungan tempat tinggalnya; agar teguran itu terdengar jelas, menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan sekaligus peringatan hidup bagi siapa saja yang mendengarnya.
Menurut pandangan lembaga adat ini, pendekatan demikian memiliki ruang dan makna tersendiri. Hukum positif negara memang memiliki jalannya sendiri, namun masih ada sejumlah wilayah perilaku dan tata kehidupan yang belum diatur secara rinci atau belum terjangkau sepenuhnya. Di sanalah hukum adat melangkah masuk melengkapi tugasnya — menjaga agar marwah tanah air, kehormatan keluarga, serta kemurnian norma agama yang mengalir dari generasi ke generasi tidak akan pernah pudar atau hilang tertiup angin zaman.
Namun di balik setiap baris aturan dan setiap jenis sanksi yang tertulis, tersimpan satu niat suci yang tidak boleh dilupakan: ini bukan sekadar soal menghukum, melainkan lebih dalam lagi — sebuah upaya nyata menyelamatan jiwa dan moral. Fauzi Bahar mengingatkan kembali: segala langkah ini digerakkan demi satu tujuan utama: agar putra-putri Minangkabau, terlebih kaum muda yang sedang dalam masa pertumbuhan, tidak tersesat di jalan yang salah, tidak terperangkap dalam jerat kebiasaan asing yang merusak, dan tetap berjalan tegap di jalan yang selaras dengan identitas, akhlak, dan ajaran yang lurus.
Saat ini, rancangan besar yang bernapas semangat adat tersebut telah menarik perhatian luas dari segenap lapisan masyarakat. Perkembangannya diamati dengan harapan sekaligus pertanyaan: tanggapan beragam diprediksi akan muncul — mulai dari kalangan pemangku adat, dunia akademik, tokoh agama, hingga para pengamat dan pegiat hak asasi manusia — terkait bagaimana penerapan sanksi sosial dan adat dapat berjalan selaras, adil, dan bermakna di tengah denyut kehidupan masyarakat modern yang terus berubah.
Namun satu hal tetap berdiri tegak tak tergoyahkan: Adat Alam Minangkabau tetap hidup, tetap waspada, dan tetap mengangkat suara tegasnya demi menjaga agar Ranah Minang senantiasa tetap bersih, damai, dan terpelihara kemuliaannya di bawah naungan Allah Yang Maha Agung.(Tb Mhd Arief Hendrawan)
