Beritarepublikviral.com Jakarta – Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ menanggapi keresahan yang sudah lama digaungkan para netizen di berbagai platform media sosial soal amburadulnya perekrutan di kepolisian, terutama di Akademi Kepolisian.
Dijelaskan Mintarsih, amburadul yang dimaksudkan para netizen atau masyarakat yang kemudian menjadi perhatian media massa di sini kemungkinan maksudnya adalah harus bayar ini dan itu. Sehingga tahapan-tahapan penting, misalnya soal mental, kejiwaan dan lainnya yang seharusnya menjadi terabaikan.
“Mungkin amburadul (yang dimaksud) adalah harus bayar segala macam, jadinya tes ini dan itu tidak menjadi prioritas lagi. Maka jadilah banyaknya aparat hukum yang mengecewakan dalam melayani masyarakat,” ujar Mintarsih saat berada di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Mintarsih juga sudah menerangkan bahwa ia sejak awal telah mengungkapkan betapa pentingnya proses perekrutan sejak awal masuk di korps Bhayangkara, lantaran lembaga tersebut tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sejak dulu sudah saya jelaskan pentingnya siapa pun calon yang mau masuk Akpol harus putra dan putri terbaik di Indonesia, harus lulus tes dalam semua tahapan, dan tidak boleh ada jalur khusus. Sangat berbahaya jika jalur khusus, atau harus bayar dengan mengabaikan tes yang harus dijalani,” ungkapnya.
Ketika diminta memperjelas maksud dari Sangat Berbahaya? Mintarsih menjelaskan bahwa terbukti banyaknya aparat kepolisian bahkan sampai tingkatan Jenderal malah melanggar hukum. “Lebih mengutamakan uang dari pada moralitas, kan sampai ada Jenderal terlibat masalah narkoba, jadi berbagai kasus pidana dan perdata kok ini malah ada aparat hukum yang terlibat kasus. Apakah mereka benar-benar menjalani tes saat pendidikan? Ini saya harapkan tidak boleh terjadi lagi, ada aparat hukum hingga disebut oknum terlibat kasus hukum, kenapa banyak sekali oknum. Ini sangat meresahkan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengakui bahwa ada “kuota khusus” agar orang-orang membayar untuk menjadi polisi dalam rekrutmen Polri. Dofiri, yang pernah menjadi Wakapolri di masa lalu, mengatakan kuota khusus tersebut akan dihapus.
“Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus,” ujar Dofiri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5/2026)
Menurut Dofiri, ke depannya, rekrutmen Polri juga akan melibatkan panitia dari eksternal. “Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu,” ucapnya.
Juga diketahui sebelumnya, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan, rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung transparan tanpa jalur titipan menjadi salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
“Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud MD.
Mahfud menyinggung soal proses rekrutmen Akpol yang didominasi anak-anak pejabat, sementara porsi untuk masyarakat hanya sedikit.
Dia mengatakan, Polri juga sudah mengumumkan rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan.
“Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar Mahfud. (Tim)
