BR-V BEKASI -Pejabat Publik di Kota Bekasi harus menjadi teladan gaya hidup sederhana di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang Sulit.
Peneliti kebijakan publik institute for Development of Policy and local partnership (ID-LP), Niko Noviantoro, menegaskan baik pejabat legislatif maupun eksekutif harus menyesuaikan pola hidup agar menjadi teladan bagi masyarakat.
Menurut Riko, tunjangan pejabat memang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga melekat sebagai hak namun ia menekankan bahwa hak tersebut bukan berarti harus digunakan sepenuhnya, apalagi dalam situasi sulit yang saat ini dirasakan masyarakat.
“Tanpa tunjangan rumah, misalnya anggota DPRD tetap punya rumah dan bisa beraktivitas maka harus ada kesadaran untuk menunjukkan kepedulian, “ujarnya.
Ya menilai efisiensi itu jangan tidak boleh hanya sebatas formalitas atau sekedar meredam gejolak masyarakat lebih dari itu efisiensi harus diwujudkan secara utuh dengan pengguna anggaran yang lebih produktif dan bermanfaat langsung bagi warga..
“masyarakat bukan iri melihat pejabat yang kerap tampil mewah atau berlebihan tapi karena mereka merasakan ekonomi yang makin sulit maka pejabat harus hidup sederhana,” tegas Riko
Untuk mewujudkan hal ini hal itu, ia mendorong adanya etika hidup sederhana yang diatur dan dipatuhi oleh aparatur pemerintah baik legislatif maupun eksekutif salah satu bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan mengisi gerakan sehari menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke kantor bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota DPRD Kota Bekasi.
Riko menilai langkah ini bukan hanya simbolik tetapi juga bisa menjadi pesan moral kepada masyarakat bahwa pejabat mau merasakan hal yang sama dengan rakyat.
“Kalau walikota dan ketua dewan bisa menjadi pelopor tentu akan lebih berdampak minimal masyarakat melihat ada kesungguhan pejabat dalam menjalankan nilai hidup sederhana, “ungkapnya
Gerakan hidup sederhana ada yang mulai dari pejabat dinilai akan menularkan nilai positif sekaligus mematahkan kesan pejabat jauh dari realitas masyarakat hidup sederhana bukan berarti meniadakan hak tapi menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dari situlah kepercayaan publik kepada pejabat akan tumbuh kembali. “Tandanya.
Sebelumnya pemerintah Kota Bekasi sepakat akan melakukan efisiensi anggaran tunjangan kepada anggota DPRD Kota Bekasi ya sebesar tunjangan yang diterima wakil rakyat menimbulkan gejolak di masyarakat terlebih di saat kondisi ekonomi saat ini yang kurang baik.
Walikota Bekasi Tri adianto mengaku akan melakukan evaluasi total terhadap tunjangan yang diterima kepada daerah dan walikota.
Evaluasi akan dilakukan secara total bahkan nanti kami akan melakukan komunikasi dan gubernur dan Mendagri,” tegas.
Kaperwil Jawa barat
(Dian Aquarista Palupi)
