Beritarepublikviral.com // Batam, 29 April 2026 — Aspirasi masyarakat pesisir kembali menguat dalam kegiatan reses yang digelar Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, di Tanjung Piayu Laut, Kota Batam. Pertemuan ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.
Dalam dialog yang berlangsung, warga menyoroti ketersediaan air bersih dan lampu penerangan jalan sebagai kebutuhan utama yang belum terpenuhi secara maksimal. Bagi masyarakat pesisir, dua hal tersebut merupakan penopang kehidupan sehari-hari yang sangat vital.
Tak hanya itu, aspirasi juga datang dari kalangan ibu-ibu majelis taklim yang berharap adanya dukungan berupa seragam kegiatan keagamaan, sebagai bentuk perhatian terhadap aktivitas sosial yang selama ini menjadi perekat di tengah masyarakat.
Persoalan lainnya adalah kondisi hunian warga yang dinilai belum layak, sehingga muncul harapan akan adanya program perbaikan rumah. Sementara itu, para nelayan juga mengeluhkan minimnya bantuan alat tangkap ikan, yang berdampak langsung pada penghasilan mereka.
Selain kebutuhan dasar, warga juga menyampaikan usulan pembangunan fasilitas umum, seperti pagar lapangan voli, pembenahan tempat pemakaman umum, serta sarana pendidikan anak usia dini (PAUD). Keterbatasan fasilitas ini dinilai menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi muda.
Menanggapi hal tersebut, Wahyu Wahyudin menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Wahyu Wahyudin.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih dalam tahap efisiensi, sehingga realisasi program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengupayakan agar usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap melalui mekanisme yang ada.
Kegiatan reses ini menjadi bukti bahwa pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, serta pentingnya sinergi antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Pemberitaan ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dengan menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan akurasi dan keberimbangan informasi, serta tetap memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.”
(Nursalim Turatea)
