Beritarepublikviral.com//Padang,– Melalui telekonfrensi Pers secara online, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, secara resmi menetapkan kebijakan kombinasi kerja antara kantor (Work From Office) dan rumah (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ, Mendagri mengumumkan bahwa, mulai hari Jumat menjadi hari WFH bagi ASN Pemda di seluruh Indonesia. Artinya, mulai 3 April 2026, wajah perkantoran pemerintah daerah di seluruh Indonesia dipastikan akan berubah.
Namun ini bukan tentang relaksasi, melainkan tentang transformasi. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan kuat. Tito Karnavian menegaskan bahwa, kebijakan WFH satu hari dalam seminggu ini adalah katalisator untuk mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan bekerja dari jauh, ASN dipaksa untuk lebih adaptif terhadap tekhnologi dan meninggalkan proses birokrasi konvensional yang kaku.
“Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja ASN dan mendorong akselerasi layanan digital pemerintahan daerah,” ujar Tito dalam keterangan telekonfrensipers di Jakarta. Meski pola kerja berubah, pemerintah menjamin masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan layanan dasar. Kebijakan WFH ini tidak berlaku bagi unit-unit “garda terdepan” yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sektor-sektor vital tetap wajib menjalankan WFO 100%, di antaranya: Layanan Kesehatan dan Pendidikan, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Penanganan Bencana dan Keamanan, Layanan Perizinan, Kebersihan, hingga Pendapatan Daerah.
Bagi unit pendukung yang mendapatkan jatah WFH, pemerintah daerah diinstruksikan untuk membangun skema pengawasan yang ketat, agar target kinerja tetap tercapai tanpa kompromi. Efisiensi Anggaran untuk Program Prioritas Di balik perubahan budaya kerja ini, terdapat potensi keuntungan finansial bagi daerah. Mendagri meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menghitung secara cermat penghematan anggaran yang dihasilkan dari kebijakan ini mulai dari pengurangan biaya operasional kantor hingga penggunaan energi.
“Anggaran dari hasil penghematan tersebut dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan daerah lainnya,” tambah Tito. Kebijakan ini tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Setiap dua bulan sekali, efektivitas WFH Jumat akan dievaluasi secara berkala. Sistem pelaporan pun dibuat berjenjang; Bupati dan Wali Kota melapor ke Gubernur setiap tanggal 2, dan Gubernur meneruskannya ke Mendagri setiap tanggal 4 bulan berikutnya.
Era baru birokrasi telah dimulai. Kini, tantangan ada di pundak para ASN daerah untuk membuktikan bahwa produktivitas tidak hanya bisa dikerjakan di kantor, akan tetapi juga bisa dari rumah.
(Reporter : Tb Mhd Arief Hendrawan)
