Beritarepublikviral.com // Banyuasin, 2 April 2026 — Warga Kelurahan Rawa Maju, Kabupaten Banyuasin, mengeluhkan terputusnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2022 tanpa solusi yang jelas.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam, terutama bagi warga lanjut usia yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga mengaku telah berulang kali mencari kejelasan, namun tidak mendapatkan arahan pasti dari pihak pendamping.
“Sering tanya ke pendamping, disuruh urus ulang tapi caranya tidak dijelaskan sampai kami bingung,” keluh Wartem, salah satu penerima manfaat yang bantuannya terhenti.
Warga merasa diabaikan
Keluhan serupa disampaikan oleh Ngadimun. Ia menjelaskan bahwa data keluarga telah diminta dan diserahkan, namun hingga kini tidak ada kabar lanjutan terkait status bantuan.
“Data sudah kami serahkan, tapi tidak ada kejelasan sampai sekarang,” ujarnya.
Akibat janji yang tak kunjung terealisasi serta bantuan yang tidak cair, sebagian warga memilih tidak lagi mengikuti pertemuan rutin bulanan karena merasa kecewa dan tidak dihargai.
Warga Desil 1 ikut terdampak
Tidak hanya lansia, warga kategori Desil 1 (sangat miskin) juga mengaku telah lama menunggu kepastian. Bahkan, sebagian menyebut sudah hampir satu tahun tanpa adanya tindak lanjut nyata.
Pelaksanaan program disorot
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini menyasar kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas berat, ibu hamil, serta anak usia sekolah.
Namun di lapangan, warga menilai pelaksanaan program belum sepenuhnya transparan. Kurangnya kepastian administrasi dan informasi membuat hak penerima dinilai belum terpenuhi secara maksimal.
Dinas Sosial disorot
Sorotan kini tertuju pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin. Verifikasi data, validasi penerima, serta tindak lanjut pengaduan warga dinilai perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pembiaran terhadap permasalahan yang berlarut.
Warga berharap solusi konkret
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan ini. Transparansi, kejelasan administrasi, dan kepastian penyaluran bantuan menjadi tuntutan utama warga.
Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan hak warga yang layak menerima bantuan akan terus terabaikan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber. Redaksi membuka ruang klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers yang berlaku.
(Sukendra)
