Depok,beritarepublik-viral.com – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, S.T., M.A.P., menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, khususnya program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta di Kota Depok.
Isu ini menjadi perhatian serius kalangan legislatif, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ade Supriyatna menegaskan bahwa UHC merupakan amanat undang-undang sekaligus standar terbaik dalam pelayanan kesehatan.
“UHC adalah amanat undang-undang dan merupakan level terbaik dalam pelayanan kesehatan. Kita ingin Depok kembali meraih predikat terbaik dalam pelayanan kesehatan bagi publik. Ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam data penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan data agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, DPRD mendorong adanya sistem yang mampu meningkatkan kedisiplinan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.
“Kita ingin ada sistem dari pemerintah kota yang bisa mendisiplinkan peserta mandiri untuk membayar BPJS. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga harus memiliki sistem untuk mengontrol tingkat keaktifan peserta,” jelasnya.
Ia menambahkan, tingkat keaktifan peserta harus mencapai di atas 80 persen sebagai salah satu syarat terpenuhinya UHC.
Ade juga menegaskan bahwa melalui UHC, pemerintah Kota Depok telah menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh warganya, di mana pun berada.
“Warga Depok yang berada di luar wilayah tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai ada warga Depok yang tidak mendapatkan layanan hanya karena tidak memiliki UHC,” tegasnya.
Saat ditanya apakah UHC merupakan hal yang wajib, Ade menyebut bahwa UHC adalah standar terbaik dalam sistem pelayanan kesehatan yang harus diupayakan.
Ia pun optimistis Pemerintah Kota Depok, bersama Wali Kota dan Dinas Kesehatan, memiliki komitmen untuk mengaktifkan kembali UHC.
“Insya Allah, kita punya komitmen bersama pemerintah kota untuk kembali menuju UHC,” pungkasnya.
( Jurnalis : Bambang Saputro,ST.,Gr)
