BeritaRepublikViral.com // ACEH SINGKIL – Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuka (Gemuka) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (8/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut realisasi bantuan Jatah Hidup (Jadup) dan dana stimulan bagi masyarakat yang terdampak banjir pada tahun 2025 lalu.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar bantuan yang telah lama dinantikan masyarakat segera direalisasikan.
Koordinator aksi, Rasuluddin Malau, menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan massa adalah menyampaikan tuntutan terkait bantuan korban banjir kepada Bupati Aceh Singkil.
“Kami datang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Bapak Bupati. Jika ada pihak lain yang menyuarakan hal di luar konteks tuntutan yang kami ajukan, itu bukan bagian dari Gemuka,” tegas Rasuluddin Malau.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, S.H. menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah kembali mengusulkan data masyarakat terdampak banjir kepada pemerintah pusat sebagai dasar pencairan bantuan.
“Kami sudah mengusulkan lebih dari delapan ribu data masyarakat terdampak. Namun, jika saya diminta menandatangani surat yang menjamin dana Jadup tahap dua cair dalam waktu 30 hari, tentu tidak bisa saya lakukan karena prosesnya berada di tingkat kementerian. Saya tidak mungkin memberikan kepastian yang berada di luar kewenangan daerah,” jelas Safriadi Oyon.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil, Aliasmi Pohan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan langsung ke seluruh desa terdampak banjir sebelum mengirimkan data tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami sudah turun langsung melakukan pendataan ke desa-desa yang terdampak banjir. Data tersebut sudah kami kirimkan ke pemerintah pusat dan saat ini tinggal menunggu hasilnya,” ujar Aliasmi Pohan.
Hal senada juga disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Alhusni, yang menegaskan bahwa proses pendataan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan aparatur desa, kecamatan, dan instansi terkait guna memastikan keakuratan data yang diajukan.
“Kami telah menyiapkan seluruh data terkait banjir yang melanda Aceh Singkil beberapa bulan lalu. Pendataan dilakukan bersama aparatur desa dan kecamatan agar data yang diajukan benar-benar valid,” katanya.
Setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah daerah dan instansi terkait, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Masyarakat terdampak banjir berharap proses verifikasi dan pencairan bantuan dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi sehingga dapat membantu meringankan beban warga yang masih merasakan dampak bencana banjir yang terjadi sebelumnya.
Penulis : Joni
Editor : Redaksi
