Beritarepublikviral.com // SAROLANGUN, JAMBI — Praktik dugaan illegal drilling di wilayah Simpang Vico, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi, kembali memantik sorotan tajam publik. Aktivitas pengeboran dan distribusi minyak ilegal yang disebut berlangsung terang-terangan itu memunculkan pertanyaan serius terkait lemahnya penindakan aparat penegak hukum (APH) serta dugaan adanya pihak kuat yang membekingi praktik ilegal tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media di lapangan, kendaraan pengangkut minyak diduga hasil pengeboran ilegal masih terlihat bebas keluar masuk dari sejumlah titik lokasi yang disebut warga berada di kawasan Desa Lubuk Napal dan Desa Danau Serdang, Kecamatan Pauh.
Ironisnya, aktivitas yang diduga merugikan negara miliaran rupiah dan merusak lingkungan itu disebut bukan baru berlangsung dalam hitungan bulan, melainkan diduga telah berjalan selama bertahun-tahun tanpa penindakan hukum yang benar-benar menyentuh aktor utamanya.
Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga menilai mustahil aktivitas illegal drilling dapat berjalan lancar dalam waktu lama apabila tidak ada pihak tertentu yang diduga membekingi atau memberikan perlindungan.
Sejumlah warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku heran karena praktik pengeboran minyak ilegal di wilayah Pauh seolah kebal hukum.
“Aktivitasnya terang-terangan, mobil keluar masuk terus. Tapi sampai sekarang seperti tidak pernah benar-benar habis,” ungkap salah satu warga kepada awak media.
Dalam keterangannya, warga juga menyebut nama seorang oknum yang diduga merupakan anggota intelijen TNI berinisial ALVA EDISON. Nama tersebut disebut-sebut mengetahui bahkan diduga memiliki pengaruh terhadap kelancaran aktivitas illegal drilling di kawasan tersebut.
Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih sebatas keterangan sumber lapangan dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak terkait maupun institusi berwenang.
Munculnya dugaan keterlibatan oknum aparat ini langsung memantik perhatian publik. Masyarakat mendesak Polda Jambi, Denpom, Mabes TNI, Bareskrim Polri, hingga pemerintah pusat segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan jaringan besar illegal drilling di Sarolangun.
Publik menilai, apabila dugaan keterlibatan oknum aparat benar adanya, maka kondisi tersebut menjadi tamparan keras bagi institusi penegak hukum sekaligus memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal yang telah lama meresahkan masyarakat.
Selain berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, aktivitas illegal drilling juga dinilai sangat berbahaya karena berisiko memicu kebakaran, pencemaran lingkungan, kerusakan kawasan hutan, hingga konflik sosial di tengah masyarakat sekitar.
Kini masyarakat mempertanyakan:
Mengapa aktivitas illegal drilling di Pauh diduga terus berjalan tanpa hambatan?
Siapa pihak yang sebenarnya bermain di balik distribusi minyak ilegal tersebut?
Mengapa aparat terkesan belum mampu menghentikan praktik yang disebut sudah berlangsung bertahun-tahun itu?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk institusi terkait, belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Seluruh informasi dan dugaan dalam pemberitaan ini disampaikan berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan keterangan sumber yang dihimpun awak media. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya pembuktian dan proses hukum resmi dari pihak berwenang.
Tim Investigasi BR-V
