Laporan wartawan Berita Republik Viral.com: Irpan Sofyan
JAKARTA – Upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat melalui hilirisasi industri perunggasan menjadi sorotan utama dalam seminar yang digelar pada ajang AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026. Acara yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, pada Jumat (8/5/2026) ini mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, BUMN pangan, hingga lembaga investasi dalam satu forum besar.
Di tengah fluktuasi harga pasar dan dominasi rantai pasok global, para pemangku kepentingan sepakat bahwa transformasi menyeluruh sektor perunggasan nasional sudah tidak bisa ditunda. Hilirisasi dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat posisi tawar peternak, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dukungan Pendanaan Rp20 Triliun dan Stabilisasi Pakan
Dalam forum tersebut, terungkap rencana strategis pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian untuk menyiapkan dukungan pendanaan mencapai Rp20 triliun. Dana ini ditujukan untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, langkah konkret lainnya adalah rencana pengalihan pengelolaan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan harga pakan, yang merupakan komponen biaya terbesar bagi peternak, sekaligus melindungi peternak lokal dari gejolak harga global.
Alvino, selaku penyelenggara seminar, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar diskusi, melainkan wadah merumuskan langkah nyata. “Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera mewujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dari Keluhan ke Solusi Teknis
Seminar dibagi menjadi dua sesi strategis. Sesi pagi diisi oleh gabungan asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO yang menyoroti persoalan riil di lapangan, seperti ketidakstabilan harga telur dan ayam hidup, serta lemahnya akses pembiayaan.
Sementara itu, sesi siang fokus pada implementasi teknis hilirisasi. Pembahasan mencakup pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), fasilitas cold storage, dan skema penyerapan hasil ternak rakyat secara berkelanjutan oleh BUMN pangan.
Kesepakatan Offtaker dan Infrastruktur Pascapanen
Forum ini menghasilkan sejumlah target konkret (concrete deliverables), antara lain:
Kesepakatan Offtaker Nasional: BUMN pangan dan Agrinas berkomitmen menyerap hasil produksi peternak rakyat secara konsisten, terutama saat harga pasar turun drastis.
Pembiayaan Infrastruktur: Penyusunan skema pembiayaan untuk pembangunan RPHU dan fasilitas rantai dingin di sentra-sentra peternakan rakyat.
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP): Pemerintah mulai merancang peta jalan CPP berbasis protein hewani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Alvino menekankan bahwa hilirisasi kini adalah kebutuhan mendesak. “Peternak harus memiliki kepastian pasar dan nilai tambah melalui produk olahan. Karena itu, pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi sangat penting agar peternak tidak terus bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegasnya.
Para peserta menutup acara dengan harapan agar sinergi antara pemerintah, asosiasi, BUMN, dan pelaku usaha dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, kesejahteraan peternak rakyat dapat meningkat dan kedaulatan pangan nasional semakin kuat.
