Beritarepublikviral.com Jakarta 23/4/26 – Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjerat kasus penipuan daring (online scam) di Kamboja terus meminta pemulangan ke tanah air, terutama setelah razia besar-besaran pihak berwenang setempat. Namun, pertanyaan krusial muncul: apakah pemerintah Indonesia menanggung seluruh biaya repatriasi, sementara di dalam negeri masih banyak kasus serupa yang menumpuk?
Berdasarkan data terbaru, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan WNI bermasalah, termasuk korban scam dan TPPO. Hingga awal 2026, lebih dari 2.500 WNI telah dipulangkan, dengan ribuan lainnya dalam proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
Fasilitasi ini mencakup prioritas bagi yang rentan secara kesehatan atau mengalami kekerasan, di mana biaya pemulangan sering ditanggung negara.
Namun, tidak semua kasus ditanggung penuh APBN. Dalam banyak repatriasi massal, prioritas diberikan kepada WNI yang mampu membiayai tiket pulang secara mandiri, sementara yang tidak mampu difasilitasi bertahap oleh negara setelah verifikasi.
Kasus khusus seperti pemulangan jenazah atau korban parah bisa ditanggung penuh oleh Kemlu/KBRI, tapi untuk skala besar seperti 658 WNI pada Februari 2026, prosesnya bergantung kolaborasi dengan Polri dan BP3MI tanpa detail biaya negara yang eksplisit.
Fenomena ini menimbulkan kritik: di Indonesia sendiri, kasus penipuan daring, judi online, dan perlindungan migran masih marak, dengan stigma “scammer” melekat pada WNI yang pulang. Pengamat menyerukan pemetaan berlapis pasca-repatriasi untuk reintegrasi, agar tidak memicu masalah baru seperti pengangguran atau kambuhnya praktik ilegal.
Pemerintah perlu transparansi soal anggaran repatriasi Kamboja, sambil memperkuat pencegahan di dalam negeri. Hingga April 2026, KBRI Phnom Penh terus dampingi proses, tapi beban fiskal tetap jadi sorotan di tengah kasus domestik yang tak kunjung reda. (Tim)
