Bertempat di Balai Kota Depok, forum ini tak sekadar seremonial. Berbagai persoalan nyata mulai dari kemacetan, layanan publik, hingga ekonomi UMKM dibahas secara terbuka.

Wali Kota Depok, Supian Suri, secara tegas mengingatkan bahwa tantangan kota ke depan semakin kompleks dan tidak bisa ditangani secara biasa.

“RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan kota, dari layanan publik, ekonomi lokal, hingga infrastruktur merata,” ujarnya.

Ia juga menekankan satu hal penting: tanpa kolaborasi semua pihak, pembangunan tidak akan berjalan maksimal.

Musrenbang ini dihadiri berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, hingga masyarakat. Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan Depok ke depan harus bersifat terbuka dan partisipatif.

Sejumlah isu “panas” pun mengemuka, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan hidup, hingga dorongan digitalisasi layanan publik agar lebih transparan dan efisien.

Tak kalah penting, peran masyarakat disebut menjadi kunci utama. Masukan warga akan menentukan prioritas pembangunan agar benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Depok menyampaikan bahwa hasil Musrenbang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD 2027 sebelum ditetapkan secara resmi. Ia menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“Masukan dari masyarakat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga program yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung,” katanya.

Di akhir acara, penandatanganan berita acara menjadi simbol komitmen bersama untuk membawa Depok menuju pembangunan yang lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan di tahun 2027.( Jurnalis : Bambang Saputro,ST.,Gr )