Beritarepublikviral.com // Palembang, 12 April 2026 — Sikap tertutup ditunjukkan pihak KSOP Kelas I Palembang terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam perkara dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun keterangan resmi yang disampaikan kepada publik, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan secara langsung oleh tim media.
Konfirmasi telah diajukan kepada Kepala KSOP Kelas I Palembang, Laksamana Pertama TNI Idham Faca, S.T., M.M., M.Tr.Opsla, beserta jajaran terkait. Namun, tidak ada tanggapan maupun klarifikasi yang diberikan.
Sikap ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat kasus yang tengah diselidiki menyangkut dugaan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.
Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dan mess ASN KSOP berinisial Y.K., serta kantor KSOP Palembang.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah, emas, perangkat elektronik, serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di wilayah Sungai Lalan.
Kasus ini sendiri diduga berkaitan dengan praktik pungutan terhadap kapal yang melintas dengan tarif Rp9 juta hingga Rp13 juta per kapal, yang tidak tercatat sebagai pendapatan resmi daerah.
Minimnya transparansi dari pihak KSOP semakin memperkuat sorotan publik terhadap potensi adanya penyimpangan internal maupun keterlibatan oknum tertentu.
Sejumlah pertanyaan penting yang diajukan, mulai dari status ASN yang digeledah, peran KSOP dalam pengawasan pelayaran, hingga kemungkinan adanya aliran dana, hingga kini belum mendapatkan jawaban.
Padahal, sebagai institusi strategis dalam pengawasan lalu lintas pelayaran, KSOP memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sektor tersebut.
Hingga saat ini, belum ada keterangan apakah pihak KSOP akan melakukan evaluasi internal, audit, maupun langkah tegas terhadap oknum yang diduga terlibat.
Kondisi ini memunculkan penilaian publik bahwa KSOP Palembang terkesan tidak kooperatif dalam memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang.
Publik kini menunggu keberanian dan keterbukaan pihak KSOP untuk memberikan penjelasan resmi demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Berita ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber. Seluruh pihak yang disebutkan masih berstatus dugaan dan belum tentu bersalah. Proses hukum menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab bagi semua pihak.
(Tim Investigasi BR-V)
