Depok, beritarepublik-viral.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan ( Dapil ) Jabar VIII (Kota Depok–Kota Bekasi), Hasbullah Rahmad menegaskan pentingnya pengawasan anggaran tahun 2026, khususnya terkait akurasi data masyarakat miskin yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Hasbullah, ketepatan data sangat penting agar berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari bansos, layanan kesehatan, hingga pendidikan dapat tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Ketepatan data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tidak salah sasaran,” ujar Hasbullah saat membahas pengawasan anggaran di Jawa Barat.
Selain bansos, ia juga menyoroti persoalan daya tampung pendidikan menengah. Ia menyebut masih ada potensi sekitar 20 hingga 25 persen lulusan SMP yang belum tertampung di SMA negeri.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan ruang kelas baru serta peningkatan kapasitas sekolah.
“Pemerintah provinsi perlu membuka daya tampung lebih besar agar lulusan SMP bisa melanjutkan pendidikan,” ucapnya.
Di sektor kesehatan, Hasbullah juga menyoroti masih adanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis, terutama bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif seperti BPJS Kesehatan.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.” Pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara. Jangan sampai masyarakat ditolak hanya karena BPJS tidak aktif,” tegasnya.
Ia juga mendorong transparansi data penerima bantuan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun program jaminan kesehatan daerah hingga tingkat RT dan RW. Dengan keterbukaan data tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran bantuan sehingga benar-benar diberikan kepada warga yang layak menerima.
Selain itu, Hasbullah Rahmad menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan di Depok, termasuk pelebaran jalan dan upaya mengurangi kemacetan di sejumlah titik strategis.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal.
“Pengawasan anggaran bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Jurnalis : Bambang Saputro,ST.,Gr)
