BR-V // MUBA — Agenda Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 2026 yang dijadwalkan di Masjid Suro, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman pada 13 Maret 2026, mendadak menjadi sorotan publik.
Kegiatan yang akan dihadiri H. M. Toha selaku Bupati Musi Banyuasin itu memicu polemik setelah beredarnya proposal permohonan bantuan dana dari pihak Kecamatan Babat Toman kepada sejumlah perusahaan dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proposal yang beredar memuat rincian anggaran kegiatan dengan nilai mencapai Rp56.700.000. Nilai tersebut dinilai cukup besar untuk kegiatan yang merupakan bagian dari agenda resmi pemerintah daerah.
Yang menjadi sorotan, proposal tersebut disebut-sebut disebarkan kepada berbagai perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, hingga para pengusaha minyak lokal di wilayah Babat Toman.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Babat Toman, Darwin, saat dikonfirmasi Jumat (6/3/2026), tidak membantah adanya penggalangan dana tersebut.
Ia menjelaskan, langkah itu dilakukan karena tidak adanya alokasi anggaran khusus di tingkat kecamatan untuk menyambut agenda kunjungan Bupati.
“Memang benar kami menyebarkan proposal kepada perusahaan-perusahaan, baik yang bergerak di sektor pertambangan maupun perkebunan. Bahkan kami juga mengajak para pengusaha minyak lokal,” ujar Darwin.
Menurutnya, sebelum proposal diedarkan, pihak kecamatan telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Meski menuai polemik karena melibatkan institusi pemerintah dalam penggalangan dana kepada pihak swasta, Darwin menegaskan bahwa bantuan yang diminta bersifat sukarela.
“Penyebaran proposal ini dilakukan karena tidak ada anggaran untuk penyambutan. Namun kami menegaskan tidak ada unsur paksaan terkait besaran dana yang diberikan,” tegasnya.
Namun demikian, kebijakan tersebut tetap memicu perbincangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan tidak tepat, terlebih dengan melibatkan perusahaan dan pelaku usaha di sektor yang sensitif.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan menyayangkan adanya praktik penyebaran proposal untuk membiayai kegiatan Safari Ramadhan tersebut.
“Kalau memang tidak ada anggaran, seharusnya kegiatan itu bisa disederhanakan atau bahkan ditunda. Jangan sampai justru membebani pihak kecamatan atau membuat perusahaan merasa tidak enak karena diminta kontribusi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Babat Toman yang notabene merupakan wilayah tempat tinggal Bupati Muba.
“Sayang sekali kalau kegiatan keagamaan justru menimbulkan polemik seperti ini,” tutupnya. (Ril)
