BOGOR ,beritarepublik-viral.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan. Kekurangan paket makanan hingga minimnya koordinasi dengan pemerintah desa terungkap dalam audiensi antara komite sekolah, perwakilan wali murid, dan pengelola SPPG Srogol, Kamis (26/2/2026).
Audiensi digelar setelah ditemukan kekurangan paket MBG di SDN 2 Cigombong yang mengakibatkan sekitar tiga kelas siswa tidak mendapatkan jatah makanan. Selain itu, distribusi yang terlambat dan kualitas gizi yang dinilai belum seimbang turut menjadi keluhan utama wali murid.
Ketua Komite SDN 2, Dewi Ayu Ratna Suminar, memimpin langsung pertemuan tersebut. Hadir pula Kepala Desa Srogol Asep Irawan Kuswara dan Babinsa Srogol Serma H. Suteja sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya.
Dalam forum tersebut, penanggung jawab MBG Perdi (Asnap) bersama Kepala SPPG Radthiya Abdani Syakuro menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian yang terjadi.
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terjadi keterlambatan suplai dari dapur, kualitas gizi dinilai belum seimbang, pengemasan sempat menjadi pekerjaan guru, serta adanya kekurangan paket untuk kurang lebih tiga kelas,” ujar pihak pengelola.
Tak hanya menyampaikan permohonan maaf, hasil audiensi juga menghasilkan kesepakatan. Pihak pengelola dan penanggung jawab SPPG Srogol menyatakan siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, penghitungan jumlah paket, serta perbaikan standar komposisi gizi.
Sebagai bentuk tanggung jawab, pengelola SPPG Srogol juga membuat dan menandatangani surat pernyataan resmi yang berisi komitmen untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan MBG serta memastikan kelalaian serupa tidak kembali terulang, sebagaimana tuntutan komite dan wali murid.
Sementara itu, Kepala Desa Srogol Asep Irawan Kuswara mengakui selama ini koordinasi antara pengelola MBG dan pemerintah desa belum berjalan optimal.
“Memang selama ini kurang koordinasi dengan pihak kami terkait MBG di wilayah. Bahkan karyawannya pun kebanyakan bukan warga setempat,” katanya.
Para wali murid menilai program MBG menyangkut hak anak-anak sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga harus dijalankan secara profesional dan transparan. Mereka menegaskan akan terus melakukan pengawasan bersama komite sekolah.
Audiensi berlangsung serius namun kondusif. Komite sekolah menegaskan akan mengawal realisasi komitmen tersebut dan tidak segan meminta evaluasi lanjutan apabila perbaikan tidak dijalankan sesuai kesepakatan.( Jurnalis : Bambang Saputro,ST.,Gr )
