Depok,beritarepublik-viral.com
Februari 2026 – Genap satu tahun pasangan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah memimpin Kota Depok sejak dilantik pada Februari 2025. Mengusung visi “Depok Maju”, tahun pertama pemerintahan mereka ditandai dengan percepatan kebijakan berbasis komunitas serta pembenahan infrastruktur krusial.
Realisasi Janji Politik:
Dana RW Rp300 Juta.
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah realisasi alokasi dana pembangunan sebesar Rp300 juta per RW.
Pemerataan pembangunan: Dana dimanfaatkan untuk perbaikan drainase lingkungan, pemasangan CCTV keamanan, hingga pemberdayaan UMKM lokal.
Transparansi:
Pemkot menerapkan sistem pelaporan digital agar warga dapat memantau penggunaan dana, guna meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Program ini dinilai sebagai langkah konkret mendorong pembangunan dari tingkat akar rumput.
Transformasi Infrastruktur & Tata Kota :
Masalah klasik seperti kemacetan dan banjir menjadi prioritas utama dalam 12 bulan pertama.
Penanganan banjir:
Normalisasi setu dan pembenahan drainase di titik rawan seperti Jalan Margonda dan kawasan Sawangan mulai menunjukkan hasil, dengan durasi genangan air yang lebih singkat saat hujan deras.
Solusi kemacetan:
Penataan ulang manajemen lalu lintas serta sinkronisasi lampu lalu lintas pintar (ITS) dilakukan sebagai solusi jangka pendek, sembari menyiapkan rencana pelebaran dan konektivitas jalan.
Peningkatan Layanan Publik :
Reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas pelayanan.
Digitalisasi layanan: Integrasi berbagai aplikasi pelayanan warga dalam satu platform terpadu untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan.
Sektor kesehatan:
Peningkatan fasilitas RSUD dan puskesmas pembantu untuk mengurangi antrean serta menjamin ketersediaan obat
Tantangan & Evaluasi Kepuasan Publik :
Perjalanan tahun pertama tidak lepas dari tantangan.
Masa transisi kebijakan: Adaptasi dari pemerintahan sebelumnya serta tingginya ekspektasi warga memengaruhi fluktuasi tingkat kepuasan publik.
Komunikasi publik:
Pengamat kebijakan menilai perlunya komunikasi yang lebih intens agar warga memahami dampak jangka panjang proyek infrastruktur yang kerap menimbulkan gangguan sementara.( Jurnalis : Bambang Saputro,ST.,Gr
)
