BR – VIRAL.COM // TANGERANG– Dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan eksekusi dan lelang aset milik warga mencuat ke publik. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 28 Januari 2028, bertempat di Jalan Cendana 1E Nomor 227, RT 001 RW 010, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh awak media yang tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Media (FORKAM), dipimpin langsung oleh Ketua Umum FORKAM, Harry Aminudin, didampingi Penasihat FORKAM, Baston Sibarani.
Dalam keterangannya kepada media, Ketua Umum FORKAM Harry Aminudin menegaskan bahwa pihaknya menilai telah terjadi ketidakadilan dalam penanganan sengketa aset warga, khususnya karena eksekusi dan lelang dilakukan saat proses hukum masih berjalan.
“Keadilan harus ditegakkan. Ini adalah rakyat yang terdzolimi haknya. Negara tidak boleh membiarkan eksekusi dilakukan sementara gugatan masih berproses di pengadilan,” tegas Harry Aminudin.
Kronologi Singkat Perkara
Perkara ini bermula dari sengketa perdata yang terdaftar dengan Nomor 1178 di wilayah Tangerang. Pihak pemilik aset menyatakan tidak pernah menerima maupun menandatangani perjanjian yang dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi, sehingga mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut.
Pada tahun 2025, kembali diajukan gugatan perdata dengan Nomor 554/Pdt.G/2025/PN Tangerang terhadap sejumlah pihak, di antaranya KPKNL dan Adi Suwito selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena dinilai bukan kewenangan PN Tangerang, melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selanjutnya, pada 30 September 2025, diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di PN Jakarta Pusat, yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan dan belum berkekuatan hukum tetap.
Meski proses hukum masih berjalan, pihak pemilik aset menerima surat pemberitahuan pengosongan dan pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan pada 28 Januari.
Sebagai respons, pada 11 Januari 2026, diajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi dengan Nomor 198/Pdt.Bth/2026/PN Tangerang. Kemudian pada 20 Januari 2026, diajukan permohonan keberatan dan penundaan pelaksanaan eksekusi, serta pengaduan kepada Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Lelang Aset Dipersoalkan
Objek sengketa merupakan aset dengan nilai pasar sekitar Rp3,5 miliar, namun dilelang dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.
Proses lelang tersebut diduga hanya diikuti oleh satu peserta, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan.
Pihak pemilik aset mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan kepada KPKNL dan BPN, serta menunjukkan bukti bahwa gugatan masih berjalan.
Namun demikian, proses balik nama sertifikat tetap dilakukan, meskipun permohonan penundaan telah disampaikan secara resmi.
Pernyataan Narasumber
Dalam konferensi pers tersebut, Riky, selaku pihak yang memiliki sengketa langsung atas objek perkara, menyatakan dirinya sangat dirugikan oleh pelaksanaan lelang dan eksekusi yang dinilai terburu-buru.
“Saya sudah menyampaikan bahwa perkara ini masih berjalan. Saya datang langsung ke KPKNL dan BPN dengan membawa bukti gugatan, namun lelang dan balik nama tetap dilakukan,” ujar Riky.
Pernyataan Kuasa Hukum
Riky didampingi oleh kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., M.A., M.Th., C.Med, yang berkantor di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Kuasa hukum Riky, Dr. Lilis Purba, menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi cacat hukum.
“Eksekusi dan lelang dilakukan saat upaya hukum masih berjalan dan belum inkracht. Hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law dan patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum,” tegas Dr. Lilis Purba.
Ia juga meminta agar seluruh pihak terkait menunda eksekusi, menghormati proses peradilan, serta membuka seluruh dasar hukum dan dokumen lelang secara transparan.
Dasar Hukum
Keberatan atas eksekusi dan lelang tersebut didasarkan pada:
Pasal 195 dan Pasal 196 HIR, yang mengatur eksekusi hanya dapat dilakukan atas putusan berkekuatan hukum tetap;
Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;
PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pelaksanaan Lelang;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Penutup
FORKAM bersama kuasa hukum dan pihak pemilik aset menyatakan akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas, serta mendorong aparat penegak hukum dan lembaga negara agar bertindak profesional, transparan, dan berkeadilan, demi melindungi hak-hak warga negara dan menjaga supremasi hukum.
Jurnalis
Jaya Putra
