Beritarepublikviral.com || Palembang, Sejumlah aktivis pemantau kebijakan publik memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, rangkaian pemeriksaan tersebut diketahui berakhir pada 24 Desember 2025.
Apresiasi disampaikan oleh Adi Merdeka, Saryanto Sumaja, dan Iwan WRC, yang selama ini aktif memantau pengelolaan anggaran daerah.
Mereka menilai selesainya pemeriksaan BPK merupakan langkah awal yang penting untuk memperkuat transparansi serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menyambut baik selesainya audit BPK ini. Kami berharap hasil audit tersebut dapat menjadi dasar awal evaluasi internal, perbaikan tata kelola anggaran, serta peningkatan transparansi di setiap OPD,” ujar Adi Merdeka, Sabtu (27/12/2025).
Tak hanya itu, para pemantau kebijakan publik juga mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2026, tepatnya bulan Januari mereka akan kembali bertolak ke Jakarta.
Keberangkatan tersebut bertujuan untuk menyerahkan bukti-bukti tambahan kepada aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung RI, serta melakukan koordinasi lanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut mereka, langkah tersebut merupakan wujud komitmen untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti sesuai aturan dan prosedur hukum. Bukti tambahan yang akan dibawa, disebutkan, merupakan hasil temuan serta pengamatan lapangan yang telah dihimpun selama beberapa waktu terakhir.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini. Apa pun hasil audit dan temuan di lapangan, semuanya akan kami sampaikan melalui mekanisme resmi kepada APH,” ujar Saryanto dan Iwan.
Dengan berakhirnya pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumsel pada 24 Desember 2025 dan rencana tindak lanjut menuju Jakarta awal 2026, para pemantau kebijakan publik berharap pengawasan serta transparansi pengelolaan anggaran di Kabupaten Banyuasin semakin diperkuat. Mereka juga berharap langkah ini mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel.
