Beritarepublikviral.com || Jakarta, Sejumlah pemantau kebijakan publik dari Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penindakan hukum terhadap sejumlah pejabat yang terjaring operasi penegakan hukum baru-baru ini.
Adi Merdeka, Saryanto Sumaja, dan Iwan WRC menilai bahwa tindakan KPK tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pemantau kebijakan publik memberikan apresiasi atas kinerja KPK dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat publik.
Pernyataan apresiasi disampaikan oleh Adi Merdeka, Saryanto Sumaja, dan Iwan WRC.
Pernyataan ini disampaikan setelah KPK melakukan serangkaian tindakan hukum terhadap beberapa pejabat pada periode Desember 2025.
Pernyataan disampaikan di Jakarta dan mewakili aspirasi masyarakat sipil dari wilayah Sumatera Selatan.
Apresiasi diberikan karena penindakan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi serta dorongan agar penegakan hukum dilakukan secara merata, termasuk di Sumatera Selatan.
Melalui pernyataan resmi, mereka meminta agar KPK terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di daerah, terutama kabupaten Banyuasin, yang dinilai membutuhkan perhatian khusus terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Adi Merdeka menyampaikan bahwa langkah KPK tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Kami mengapresiasi langkah KPK yang terus melakukan penegakan hukum secara profesional. Kami berharap upaya serupa juga diperkuat di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin,” ujarnya. Sabtu (20/12/25).
Hal senada disampaikan Saryanto Sumaja yang menilai bahwa peran KPK masih sangat dibutuhkan dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Penegakan hukum seperti ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kami mendorong agar pengawasan juga dilakukan merata di daerah,” katanya.
Iwan WRC menambahkan bahwa dukungan masyarakat sipil akan terus diberikan sepanjang penindakan dilakukan sesuai prosedur, objektif, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
“Kami mendukung proses hukum yang transparan, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
