Beritarepublikviral.com, Sumenep – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UPI Sumenep menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan pusat informasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Jumat (05/12/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap keberadaan pusat informasi migas KKKS yang dinilai “mandul” dan tidak menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dalam orasinya, massa PMII menyoroti keberadaan kantor KKKS Sumenep yang telah berdiri sejak tahun 2021. Namun hingga kini, pusat informasi tersebut dianggap tidak memberikan manfaat konkret kepada masyarakat.
Ketua PK PMII UPI Sumenep, Diky Alamsyah, mengatakan bahwa KKKS seharusnya memegang peranan strategis: menyediakan informasi eksplorasi, produksi migas, hingga pendapatan daerah dari lima perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten Sumenep.
Namun, menurutnya, mandat tersebut tidak dijalankan secara nyata.
”Empat tahun berdiri, tapi tidak ada satu pun informasi yang dirasakan masyarakat. Ada lima perusahaan migas yang menggarap SDA Sumenep, tapi publik tidak pernah tahu hasilnya,” teriak Diky di tengah aksi.
PMII menyebut kantor KKKS seperti hanya menjadi papan nama tanpa aktivitas dan tanpa kontribusi bagi masyarakat Sumenep.
Di hadapan massa aksi, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Pemkab Sumenep, Dadang Iskandar, mengakui bahwa fungsi utama KKKS adalah transparansi, edukasi dan penyampaian informasi migas kepada publik.
Namun dirinya tidak menampik adanya dugaan ketidakmaksimalan kinerja. Bahkan, Dadang menyampaikan pernyataan tegas yang memicu sorakan massa.
“Kalau memang tidak bekerja dan tidak bermanfaat, kita evaluasi total. Kalau perlu dibubarkan,” tegasnya.
Pernyataan itu langsung disambut teriakan mahasiswa yang meminta pemerintah tidak hanya memberi janji, tetapi menunjukkan langkah nyata.
Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi, yang mengaku bertugas mengelola kantor humas KKKS, memberikan penjelasan terkait operasional pusat informasi migas tersebut.
Namun penjelasan itu justru dinilai massa tidak menjawab inti persoalan dan semakin menguatkan kritik bahwa KKKS belum menjalankan fungsi informasi publik secara maksimal.
