BeritaRepublikViral.Com_Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya memiliki masa satu tahun untuk melakukan perubahan mendasar guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik, dengan ancaman pembekuan operasional jika target tidak tercapai.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi dengan anggota Komisi XI DPR RI pada Kamis 27 November 2025, di mana Purbaya menekankan urgensi reformasi setelah berbagai laporan penyimpangan yang kembali mencuat.
Kegagalan dalam periode tersebut berpotensi mengakibatkan pengalihan seluruh fungsi DJBC ke entitas eksternal seperti Societe Generale de Surveillance, mirip dengan praktik pada era Orde Baru, yang akan memicu pemutusan hubungan kerja bagi sekitar 16.000 aparatur sipil negara di instansi tersebut.
Purbaya telah menyampaikan rencana pembenahan ini secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sehingga masa satu tahun ke depan dijadikan momentum krusial untuk membalikkan persepsi negatif yang melekat pada kinerja bea cukai.
Temuan inspeksi mendadak pada Selasa 11 November 2025 di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak serta Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya mengungkap ketidakwajaran penilaian impor, seperti pompa celup submersible yang dideklarasikan hanya bernilai tujuh dolar Amerika atau sekitar Rp 117.000.
Padahal harga riil di pasaran mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit, menandakan adanya praktik underinvoicing sistematis yang merugikan pendapatan negara dan memicu ketidakadilan kompetitif bagi produsen domestik.
Untuk mempercepat proses transformasi, Purbaya memerintahkan penerapan kecerdasan buatan di seluruh unit operasional DJBC guna menyederhanakan prosedur administratif dan mendeteksi secara dini berbagai bentuk pelanggaran deklarasi nilai barang.
Purbaya menyatakan keyakinan bahwa inisiatif ini akan membuahkan hasil nyata pada akhir tahun depan, sejalan dengan realisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang telah menyentuh Rp 249,3 triliun hingga Oktober 2025 atau 82,7 persen dari proyeksi APBN.
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kontribusi bea keluar dan cukai yang tumbuh pesat, meski tantangan struktural masih menuntut komitmen total dari seluruh jajaran untuk menghindari skenario terburuk pembekuan instansi.(*)
( Red )
