Beritarepublikviralnews.com Tanjungpinang.- memasuki fase paling gawat dalam satu dekade terakhir setelah Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan pernyataan resmi dengan nada yang tak pernah sekeras ini. Dalam forum adat di Gedung Seri Indra Sakti, para pemangku adat menuding adanya “mafia terstruktur secara hierarkis” yang diduga telah menguasai Batam melalui jejaring ekonomi ilegal, perampasan tanah, dan operasi korporasi gelap yang merongrong kewibawaan negara.
Juru Bicara LAM Kepri, Maskur Tilawahyu, menyebut kelompok tersebut bekerja “di luar hukum, di atas negara, dan melampaui batas kesabaran masyarakat Melayu.” Puncak kekecewaan itu meledak pasca perobohan Hotel Purajaya, bangunan yang disebut sebagai simbol perjuangan pembentukan Provinsi Kepri.
“Perobohan Hotel Purajaya adalah kezaliman paling nyata. Itu bukan sekadar bangunan — itu monumen sejarah. Merobohkannya tanpa dasar hukum adalah tindakan kriminal terhadap perjuangan dan terhadap Datok Megat Rurry Afriansyah,” ujar Maskur, yang disambut ketukan meja para tokoh adat sebagai bentuk persetujuan.
Momentum itu menjadi penanda bahwa LAM tak lagi ingin berada di pinggir gelanggang. Mereka kini berdiri di garis depan, melayangkan tudingan keras kepada konsorsium yang selama ini diduga beroperasi sebagai kelompok terorganisir dengan pola mafia.
Dalam pemaparan Datok Megat Rurry, terungkap rangkaian kasus yang dihubungkan sebagai bagian dari pola sistematis:
20 hektare tanah ulayat dicabut tanpa prosedur legal yang sah.
Hotel Purajaya senilai ratusan miliar diratakan tanpa surat perintah pengadilan.
Konsorsium yang disebut sebagai “grup Pasifik” diduga menjadi aktor utama dari skema ini.
Datok Rurry menekankan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan sengketa sipil biasa. Ia menyebutnya sebagai “kejahatan korporasi terorganisir” yang memutus akses masyarakat adat, merampas aset sejarah, dan menguasai ruang ekonomi strategis di Batam.
Seorang tokoh adat lain dalam forum tertutup melontarkan kalimat tajam:
“Ini bukan pengusaha. Ini mafia yang menyaru sebagai investor.”
Dugaan Kartel Beras Ilegal: 500 Kontainer per Bulan
Aduan masyarakat yang diterima Kementerian Pertanian terkait perdagangan beras impor ilegal menambah lapisan baru dalam skenario yang dilukiskan LAM.
Akim dan Bobie Jayanto diduga mengendalikan distribusi beras impor ilegal yang ditaksir mencapai 500 kontainer per bulan. Komoditasnya diduga berasal dari Vietnam, Thailand, dan Filipina — aliran barang yang bertentangan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
Megat Rurry memperingatkan keras:
“Ini bukan lagi pelanggaran administrasi. Ini ancaman terhadap petani Indonesia dan terhadap ketahanan pangan negara.”
Pengamat ekonomi regional menilai bahwa volume tersebut bukan mungkin muncul tanpa dukungan logistik besar dan “pembiaran struktural.”
Rokok Ilegal HD dan OFO: Cukai Bocor, Negara Dirugikan
LAM juga menyoroti peredaran rokok ilegal merek HD dan OFO yang diproduksi PT Adhi Mukti Persada. Walaupun perusahaan itu memiliki izin NPPBKC, produk mereka ditemukan beredar tanpa pita cukai dan dipasarkan hingga ke Sumatera.
Perusahaan itu disebut “pindah alamat secara sembunyi-sembunyi,” sementara negara diduga kehilangan puluhan miliar rupiah dari kebocoran cukai tiap bulan.
Seorang analis hukum ekonomi menyebut situasi ini sebagai:
“Ekosistem kejahatan ekonomi yang hanya mungkin berjalan jika ada pembiaran, perlindungan, atau bahkan keterlibatan oknum aparat.”
LAM menyimpulkan hal yang sama: Batam sedang dikuasai jaringan kriminal yang memiliki struktur komando, sumber modal besar, dan perlindungan politik yang sulit ditembus.
Seruan Terbuka kepada Presiden: Negara Tak Boleh Kalah
Dalam pernyataannya yang paling tegas, LAM menyerukan agar Presiden turun tangan langsung. Bukan sebagai kepala administrasi, melainkan sebagai pemegang mandat tertinggi negara.
“Jika Presiden tidak bertindak, mafia akan terus menggerogoti negara dari pinggiran. Batam adalah pintu gerbang Indonesia. Bila pintu gerbang dikuasai mafia, maka negara sedang dipreteli dari dalam.”
Pakar politik regional menilai seruan ini sebagai “alarm merah yang sangat langka,” mengingat LAM merupakan institusi adat besar yang jarang sekali memilih konfrontasi terbuka.
Tekanan Publik Menguat: Pemerintah Didakwa Terlalu Lama Tidur
LAM mendesak Menteri Pertanian, Bea Cukai, Bareskrim, dan KPK untuk turun langsung ke Batam — bukan sekadar membaca laporan indah dari pejabat bawahan.
“Batam tidak boleh menjadi pulau kekuasaan para mafia. Negara tidak boleh kalah,” tegas LAM.
Mereka mengingatkan bahwa persoalan ini bukan semata konflik tanah atau sengketa bisnis, tetapi pertarungan mempertahankan marwah Melayu dan menegakkan supremasi hukum.
Dalam suasana publik yang kian panas, pernyataan LAM menjadi titik balik. Batam kini berada di bawah sorotan nasional — dan pertanyaannya hanya satu: apakah negara akan menjawab atau kembali diam ketika pintu gerbangnya diperebutkan oleh kekuatan yang bekerja di luar hukum?
( Ns )
