Data Ombudsman RI mencatat hingga September 2025, baru 26,7% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang benar-benar beroperasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebut sejumlah kendala serius, mulai dari keterlambatan honor staf lapangan, proses verifikasi mitra yang tidak jelas waktunya, hingga indikasi afiliasi yayasan dengan jaringan politik tertentu. Menurutnya, hal ini berpotensi mengganggu netralitas program.

“Kalau masalah ini terus dibiarkan, target layanan tahun berjalan bisa tidak tercapai,” ungkap Yeka.

Ombudsman merinci sedikitnya ada delapan masalah utama dalam pelaksanaan MBG, di antaranya:

• Target layanan jauh dari capaian riil.
• Kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
• Penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan.
• Kekurangan tenaga pendukung.
• Keterlambatan honorarium staf.
• Mutu bahan pangan belum memiliki standar Acceptance Quality Limit (AQL).
• Penerapan HACCP masih lemah.
• Distribusi makanan membebani guru, sementara sistem pengawasan masih bersifat reaktif.

Rekomendasi Ombudsman

Untuk mencegah kegagalan, Ombudsman mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperbaiki regulasi kemitraan, memperkuat SDM, menyelesaikan sistem administrasi pembayaran, serta melibatkan BPOM dalam pengawasan pangan.

Ombudsman juga merekomendasikan pembangunan dashboard digital yang dapat memantau mutu bahan, distribusi, dan penggunaan anggaran secara real-time. Guru yang terlibat distribusi juga diusulkan mendapat perlindungan dan kompensasi.

“Keamanan pangan harus jadi prioritas. SPPG yang menimbulkan masalah kesehatan harus dihentikan sementara untuk evaluasi,” tegas Yeka.

Keberhasilan MBG Bergantung pada Tata Kelola

Ombudsman memastikan akan terus mengawal jalannya MBG. Menurut lembaga itu, keberhasilan program ini hanya bisa tercapai dengan tata kelola yang transparan, anggaran yang akuntabel, dan standar keamanan pangan yang konsisten.

Program MBG yang seharusnya meningkatkan gizi masyarakat kini menghadapi ujian besar. Apabila pembenahan tidak dilakukan segera, risiko hilangnya kepercayaan publik semakin nyata.