Menurut Rommy, hingga Minggu malam (28/9/2025), forum muktamar masih berlangsung dan belum menetapkan siapa yang sah sebagai ketua umum. Ia menilai, klaim Mardiono yang sudah beredar lebih dulu di sejumlah media hanyalah pernyataan sepihak.
Rommy menekankan bahwa kabar Mardiono terpilih secara aklamasi tidak sesuai dengan fakta jalannya muktamar. Ia menyebut informasi itu bersifat menyesatkan, tidak bertanggung jawab, dan berpotensi merusak persatuan internal PPP.
Didukung Struktur Partai
Rommy menambahkan, pernyataannya bukan hanya sikap pribadi. Ia menegaskan bahwa pandangannya juga sejalan dengan Ketua Majelis Syariah PPP, Mustofa Aqil Siroj, serta seluruh pimpinan DPW dan DPC yang hadir dalam forum tersebut.
“Banyak suara penolakan terhadap Mardiono di arena muktamar, bahkan ada yang terang-terangan meminta ia mundur,” jelasnya.
Atmosfer Penolakan
Rommy menggambarkan suasana forum yang menurutnya penuh kritik terhadap kepemimpinan Mardiono. Ia menilai, dalam kondisi penolakan yang cukup kuat, sulit diterima logika jika kemudian Mardiono bisa ditetapkan melalui aklamasi.
Klaim Versi Mardiono
Di sisi lain, Mardiono sebelumnya menyatakan bahwa dirinya dipilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 dengan mekanisme aklamasi. Pernyataan itu disampaikannya pada Sabtu malam (27/9) di Jakarta.
Mardiono beralasan, langkah aklamasi diambil karena muktamar sudah dalam kondisi darurat. Ia juga menyebut sekitar delapan dari sepuluh peserta forum setuju agar pemilihan dilakukan tanpa voting untuk mempercepat proses dan menjaga stabilitas partai.
Namun klaim tersebut mendapat bantahan keras dari Rommy dan jajaran struktural partai lainnya. Hingga berita ini diturunkan, forum Muktamar ke-10 PPP disebut masih berjalan tanpa keputusan resmi mengenai ketua umum terpilih.
Baca berita politik terbaru dan analisis mendalam hanya di Berita Republik Viral
