Analisis Intelijen: SIAPA KAPOLRI BERIKUTNYA ?

Ketentuan ini adalah aturan baku di internal Polri. Tidak bisa ditawar-tawar.

Jadi, tidak bisa seorang Pati bintang dua (Irjen) mendadak diangkat ke jabatan Kapolri yang merupakan jabatan bintang empat. Untuk bisa jadi Kapolri, pangkat yang bersangkutan dari Irjen harus dinaikkan terlebih dulu menjadi Komjen.

Harus! Tidak peduli apakah yang bersangkutan baru berpangkat Komjen dalam hitungan jam, atau hari, atau minggu, maupun sudah menyandang pangkat itu selama bertahun-tahun.

Mereka yang menyandang pangkat Komjen saat ini total tersebar di sekitar 25 jabatan. Terbagi ke dalam dua domain: (1)Di lingkungan Mabes Polri dan (2)Di luar lingkungan Mabes Polri.

Yang dianggap lebih prestisius tentu saja jabatan-jabatan yang ada di Mabes Polri, ketimbang yang diluar Mabes Polri.

Yang 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗯𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗹𝗿𝗶 ada 9 jabatan bintang tiga: (1)Wakapolri, (2)Irwasum, (3)KaBaharkam, (4)KaBareskrim, (5)KaBaintelkam, (6)KaLemdiklat, (7)DankorBrimob, (8)Astamaops Kapolri dan (9)Astamarena Kapolri.

Sedangkan yang 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗮𝗿 𝗠𝗮𝗯𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗹𝗿𝗶 ada sekitar 15-17 jabatan (berubah-ubah) yang tersebar di berbagai K/L. Misalnya, Ka BNN, Ka BNPT, Sektama Lemhanas, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhum, Sekjen KKP, Sekjen DPD-RI, Irut Sekjen DPR-RI, dan seterusnya.

****

Kita tidak pernah tahu pasti siapa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo. Namun ada dua 𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘢𝘭𝘺𝘴𝘪𝘴 obyektif yang pasti dijadikan acuan oleh presiden dalam urusan ini.

Pertama, 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗶 𝗿𝗼𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻. Utamanya mereka yang dari Akpol, sebab ada juga yang dari Seba Milsuk maupun Sepa Polri/SIPSS, walaupun minoritas banget jumlahnya.

Kalau begitu, kedua, kita fokus saja pada mereka yang dari Akpol, sebab 𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗽𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵 𝗮𝗱𝗮 𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗼𝗻-𝗔𝗸𝗽𝗼𝗹.

Mari kita bedah soal ini. Patokannya adalah Kapolri Jenderal Listyo sendiri, yang adalah Akpol 91. Faktanya, belum pernah terjadi seorang presiden menunjuk Kapolri yang angkatannya lebih tua/senior dari sang Kapolri petahana.

Mari kita periksa. Kapolri Listyo (91) menggantikan Kapolri Idham Azis (88), yang menggantikan Kapolri Tito Karnavian (87), yang menggantikan Kapolri Badrodin Haiti (82), yang menggantikan Kapolri Sutarman (81), yang menggantikan Kapolri Timur Pradopo (78), yang menggantikan Kapolri Bambang Hendarso (74)…. dan seterusnya.

Apa yang Anda lihat disini? Ada dua fakta. Yaitu, bukan saja (1)𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗮𝘁𝘂𝗽𝘂𝗻 𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗶 𝗽𝗲𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿, namun juga (2)𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵 𝗮𝗱𝗮 𝗱𝘂𝗮 𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗺𝗮!

Dan inilah prinsip “urut kacang” atau rotasi antar Angkatan, yang menjadi tradisi organisasional baik di Polri maupun di TNI. Orang-orang sipil sulit memahami hal ini.

Ada kekuatan 𝘥𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘦𝘯𝘴 𝘥𝘦 𝘧𝘳𝘢𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘵𝘦́ 𝘦𝘵 𝘭’𝘦𝘴𝘱𝘳𝘪𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 pada masing-masing Akpol, yang pasti mengharapkan salah satu dari mereka bisa mencapai jabatan tertinggi. Menjadi Kapolri itu kebanggaan tersendiri bagi Angkatannya.

Maka, memotong Angkatan, atau kebijakan loncat Angkatan, itu punya konsekuensi organisasional yang panjang. Dan melelahkan bagi internal Polri itu sendiri. Walaupun, kita sudah saksikan sendiri, hal itu terpaksa dilakukan oleh Presiden Jokowi dibalik penunjukkan Tito Karnavian sebagai Kapolri (dan juga Andika Perkasa di posisi KSAD) pada saat itu.

Sejak Tito Karnavian (87) ditunjuk jadi Kapolri menggantikan Badrodin Haiti (82), tidak ada perwira dari Akpol 83, 84, 85 dan 86, yang bisa jadi Kapolri! Sebagai kompensasinya, Jenderal Tito sibuk mengatur rotasi para seniornya di berbagai jabatan bintang tiga.

Tidak bisa, misalnya, Tito seenak jidatnya main tunjuk rekan sesama Akpol 87 jadi Wakapolri atau Kabareskrim.

Hal yang sama juga dialami Kapolri Listyo (91) yang menggantikan Kapolri Idham Azis (88). Penunjukkan ini mengakibatkan Akpol 89 dan Akpol 90 kehilangan peluang menjadi Kapolri!

Konsekuensinya, Listyo juga sibuk meng-urutkacang-kan jabatan-jabatan Komjen bagi para seniornya. Sama seperti yang dilakukan Tito Karnavian sebelumnya.

Memang sebuah dilema simalakama, baik bagi sang penentu (Presiden RI) dan si Kapolri terkait.

****

Dengan paparan ini, sekarang menjadi jelas siapa saja diantara para Komjen dalam 𝘱𝘰𝘰𝘭 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘤𝘳𝘶𝘪𝘵𝘴 untuk jabatan Kapolri, yang akan duluan dicoret oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari data saya, saat ini rentang Angkatan diantara para Komjen berkisar dari Akpol 89 (paling senior) dan Akpol 94 (paling junior). Rinciannya silahkan lihat table terkait.

Maka para Komjen 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗰𝗼𝗿𝗲𝘁 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁 𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗶 yang akan diusulkan oleh Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), adalah mereka yang seangkatan dengan Jenderal Listyo (Akpol 91) dan mereka yang lebih senior (Akpol 90 dan 89).

Kenapa begitu? Ingat, faktanya tidak ada satupun Kapolri petahana yang digantikan oleh angkatan yang lebih senior, dan tidak pernah ada dua Kapolri dari angkatan yang sama!

Ini prinsip rotasi antar Angkatan yang dijunjung tinggi di kalangan Polri. Polri harus melangkah ke masa depan, bukan jalan ditempat, apalagi melangkah ke belakang.

Maka rotasi antar Angkatan juga dimaknai sebagai keperluan organisasi Polri untuk melakukan regenerasi terus-menerus demi menjawab tantangan masa depan, bukan tantangan masa lalu.

Lalu Jenderal Listyo sendiri akan dikemanakan oleh Presiden Prabowo?

Sehubungan dengan tuntutan agar dilakukan reformasi di tubuh Polri oleh para tokoh bangsa di GNB— dan sudah disetujui oleh Presiden Prabowo— maka saya kira peran Kompolnas menjadi sentral dalam hal ini.

Kompolnas adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Lembaga ini membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan, serta didanai oleh APBN.

Secara 𝘦𝘹 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰, ketua harian Kompolnas adalah Menkopolkam. Tetapi, saya tidak tahu apakah hal ini juga yang dilihat oleh Presiden Prabowo saat ini. Kita tunggu saja.

Jurnalis BR-V

Lie Yudie