BRV.COM, PALEMBANG – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan rapat kerja sekaligus kunjungan kerja (kunker) ke SMKN 8 Palembang, Senin (15/9/2025). Agenda ini dalam rangka inventarisasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait sistem penerimaan murid baru (PMB) tahun 2025.
Rapat kerja dihadiri oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Selatan, Mondyaboni SE, M.Si, Kepala SMKN 8 Palembang, Rafli SPd, MPd, serta anggota Komite III DPD RI Ratu Tenny Leriva. Wakil Ketua I DPD RI, Evi Aliya Maya, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Sumsel yang dinilai tertib dan tanpa masalah.
“Jalur zonasi di Sumsel sudah berjalan sesuai aturan Kementerian Pendidikan dan keputusan gubernur. Kami tidak menemukan permasalahan, bahkan laporan dari Ombudsman RI Palembang juga nihil. Sumsel bisa menjadi contoh daerah lain, karena siswa tidak mampu betul-betul terjamin hak pendidikannya,” tegas Evi.
Ia menambahkan, setiap tahun memang ada kendala teknis, namun secara substansi sistem di Sumsel terbukti efektif. “Yang penting, tidak ada siswa tidak mampu yang tertolak. Itu keberhasilan besar yang patut ditiru daerah lain,” lanjutnya.
Kepala SMKN 8 Palembang, Rafli SPd, MPd, dalam kesempatan yang sama memaparkan bahwa sekolah yang dipimpinnya mampu menjalankan sistem penerimaan murid baru sesuai aturan tanpa hambatan berarti.
“Penerimaan murid di SMKN 8 sesuai kuota dan mengikuti regulasi yang berlaku. Minat calon siswa setiap tahun terus meningkat, dan kami berkomitmen melayani dengan baik agar semua wilayah, termasuk seberang Ulu, bisa terakomodasi,” jelasnya.
Saat ini, SMKN 8 Palembang memiliki 1.624 siswa dari berbagai jurusan. Sekolah juga mengutamakan link and match dengan dunia industri melalui program magang dan kolaborasi guru dengan perusahaan. “Favorit siswa tetap pada jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Teknik Kendaraan Ringan. Namun, perjuangan kami adalah terus memperluas kesempatan kerja bagi lulusan agar terserap optimal di industri,” ungkap Rafli.
Dengan kondisi tersebut, DPD RI menilai Sumatera Selatan layak dijadikan contoh nasional dalam implementasi sistem penerimaan murid baru. Sistem zonasi yang berjalan efektif, jaminan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta kesiapan sekolah vokasi seperti SMKN 8 Palembang menjadi poin penting yang diapresiasi.
“Sumsel zero masalah dalam PMB 2025. Kami berharap capaian ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” tutup Evi Aliya Maya. (Andre)
