Jakarta, beritarepublikviral.com-Demonstrasi rakyat di Jakarta memanas sejak beberapa waktu lalu, dipicu oleh kontroversi kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak proporsional di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup tinggi. Hal ini kemudian melebar dan memicu kemarahan publik, khususnya mahasiswa dan pengemudi ojek online.
Puncak Benturan: Kematian Affan Kurniawan
Pada 28 Agustus 2025, demonstrasi yang awalnya berlangsung di dekat kompleks DPR/MPR di Senayan, berubah tragis ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah ditabrak sebuah kendaraan Brimob. Insiden ini memicu gejolak emosional dan menjadi simbol kekerasan yang tak terkendali.
Eskalasi dan Kerusuhan Anarkis
Awalnya aksi berlangsung tertib, namun kini berubah menjadi kerusuhan. Massa membakar sepeda motor polisi, merusak fasilitas publik—mulai dari pagar, CCTV, hingga separator busway—dan menyerbu jalan tol yang dalam prosesnya membahayakan pengguna jalan.
Menurut Polda Metro Jaya, kelompok anarkis ini makin tidak terkendali: mereka tidak menyampaikan aspirasi politik sama sekali, melainkan hanya melakukan perusakan dan kekacauan.
Respons Aparat dan Penegakan Hukum
Pemerintah dan aparat menyampaikan permintaan maaf atas insiden tragis tersebut: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan investigasi transparan, sementara Kapolri juga mengakui kesalahan aparat, termasuk penahanan awak Brimob terkait.
Majelis dan DPR mengimbau masyarakat tetap tenang. Sementara polisi melakukan tindakan tegas: ratusan mahasiswa yang terjebak di lokasi dievakuasi; aparat gabungan masuk untuk menenangkan situasi, dan ratusan pengunjuk rasa ditahan.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Pasar dan perbankan terguncang: Nilai tukar rupiah anjlok hingga hampir 1%, lalu pulih sedikit; indeks saham juga turun drastis hingga 2%, memicu hari perdagangan yang goyah.
Gangguan aktivitas publik: Sekolah memperbolehkan siswa pulang lebih awal; perusahaan menerapkan kebijakan kerja remote; jalur lalu lintas di sekitar Parlemen pun dibatasi atau ditutup.
Tekanan moral: Sosial media meradang. Aksi serta tuduhan kebrutalan polisi memicu kritik keras dari tokoh masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, hingga masyarakat umum.
Refleksi dan Rekomendasi
Aspek Rekomendasi
Penguatan Prosedur Polri Pelatihan dan SOP untuk pengamanan demo harus diperketat agar kekerasan tak berulang.
Dialog dan Transparansi Politik Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan tunjangan dan anggaran secara terbuka.
Peran Civil Society Organisasi masyarakat sipil bisa jadi mediator dalam meredam konflik dan menyampaikan aspirasi damai.
Desentralisasi Aspirasi Forum diskusi di kampus atau komunitas lokal bisa jadi saluran ekspresi tanpa eskalasi massa.
Pendidikan Demokrasi Edukasi mengenai hak dan batasan demonstrasi harus disosialisasikan lebih luas, termasuk ke kalangan pelajar.
Kesimpulan: Demontrasi di Jakarta yang awalnya mencerminkan penyaluran aspirasi rakyat, kini terdistorsi menjadi benturan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, hysteria publik, dan dampak ekonomi makro. Keseimbangan antara hak berekspresi dan keamanan publik harus terus dicari melalui reformasi tata kelola publik, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan dialog politik dan kesadaran demokrasi.
Oleh : H. Irwansyah Mulkan (Ketua Umum Sultan Samander)
